26 Agu Kebutuhan Rumah Orang Indonesia Meningkat 700 – 800 Unit Setiap Tahun

Kebutuhan Rumah Orang Indonesia Meningkat 700 – 800 Unit Setiap Tahun

Kebutuhan rumah orang Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2024, 9,9 juta orang belum memiliki rumah. Sedangkan, menurut BTN pada Maret 2024, 12,7 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah.

Jumlah berdasarkan data dari Housing and Real Estate Information System per Agustus 2022, setidaknya ada 12.715.297 orang yang belum memiliki rumah. Sementara, 43% rumah di Indonesia juga belum memenuhi kriteria rumah layak huni. Mereka masih ada yang tinggal di rumah kontrakan, rumah bebas sewa, rumah dinas, dan lain sebagainya.

Permintaan Rumah Masih Sangat Tinggi

Kebutuhan rumah di Indonesia cukup tinggi, dengan jumlah backlog (kebutuhan rumah yang belum terpenuhi) mencapai 12,75 juta unit pada 2022. Kementerian PUPR memperkirakan bahwa kebutuhan rumah di Indonesia akan terus meningkat 700–800 unit per tahun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertambahan stok perumahan.

Panel ahli Katadata Insight Center Mulya Amri mengatakan, 84% dari backlog atau kekurangan rumah di Indonesia terdominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Data backlog perkiraan akan terus meningkat. Pasalnya, jumlah keluarga baru terus bertambah, sementara pasokan hunian layak tidak mampu mengimbangi. Ini tersampaikan dalam dalam webinar Rumah Untuk Semua : Mencari Solusi Masyarakat Merdeka Punya Rumah.

Rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia, dan tanpa rumah, kebutuhan primer manusia belum terpenuhi. Rumah adalah tempat berteduh yang aman dan nyaman bagi keluarga. Di sisi lain, salah satu penyebab besarnya backlog perumahan di Indonesia adalah keterbatasan dan mahalnya lahan. Selain itu penentunya adalah keterbatasan sumber pembiayaan. Bukan perkara mudah untuk mengurangi angka backlog tersebut. Harus ada kolaborasi antara pemerintah, pengembang properti, hingga perbankan.

“Pengurangan backlog masih sangat kecil dari target sebanyak 1 juta rumah setahun. Kalau kita melihat kondisi ini dari penganggaran. Maka kami mengajukan propertinomic menjadi sebuah prioritas,” ungkap Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia pada Pebruari 2024.

Joko mengatakan masalah sekarang adalah angka backlog bukan hanya datang dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga golongan menengah. Kelompok masyarakat dengan pendapatan di atas Rp 8 juta per bulan juga harus mendapatkan perhatian pemerintah. “Subsidi yang ada sekarang hanya untuk FLPP (Fasiitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Tetapi yang di atas itu, Rp 8,1 juta hingga Rp 12 juta, mereka juga harus mendapatkan akses,” ucapnya.

Jurus Keluar Dari Krisis Defisit

Ada sejumlah strategi yang bisa dilakukan menurut Joko. Pertama adalah strategi perbankan dalam meramu program yang tepat agar masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah. Dia katakan perbankan harus melihat backlog ini sebagai market yang besar. “Mestinya perbankan berpikir membuat produk yang bisa menjembatani serta membuat caranya lebih mudah sehingga menjadi roadmap pengurangan bakclog,” ucapnya.

Down payment (DP) yang rendah, penyesuaian nilai kredit pemilikan rumah (KPR) dengan pendapatan konsumen, hingga program cicilan KPR sampai 35 tahun. Itu adalah sejumlah cara yang sudah berjalan saat ini oleh perbankan agar masyarakat Indonesia bisa mudah memiliki rumah.

Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menambahkan dari sisi perbankan memang sudah memiliki beragam program untuk membantu mengurangi bakclog perumahan. BSI sendiri ia sebut punya program musyarakah yang mempermudah masyarakat bisa memiliki rumah.

“Harus mencari pola bersama yang win-win solutions. Kami dari perbankan syariah ada skema-skema seperti musyarakah kepemilikan, yaitu membarengi dengan sewa pelan-pelan kepemilikan meningkat,” timpalnya.

Mulya Amri dari Katadata Center berpendapat pemerintah perlu mendukung ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian MBR. Regulasi harus sejalan dengan tujuan penambahan pasokan hunian MBR. Lalu pengembangan hunian vertikal harus terwujud dengan melibatkan pengembang skala besar. Inovasi sumber pendanaan juga harus menjadi fokus utama mengurangi beban APBN. Selanjutnya, pemerintah perlu mengkaji pentingnya keberadaan bank khusus perumahan rakyat. Kecukupan modal perbankan dapat mendukung cita-cita pemerintah mewujudkan tempat tinggal layak huni bagi MBR.

Kebutuhan Rumah Orang Indonesia Meningkat

Klub Cahaya – PT. CCI